MAKALAH BAB II MATERI SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

SUBYEK DAN OBYEK HUKUM


DISUSUN OLEH :

NAMA                                             NPM

  • ANJAR WIDOWATI                         20208155
  • DEVINTA GALUH W.                     20208346
  • RINNA YUNITA                                21208065
  • VITA MAGDALENA A.                   21208265

KELAS   : 2EBO5

DOSEN : ARMAINI AKHIRSON

MATA KULIAH        : ASPEK HUKUM

DALAM EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Aspek Hukum Dalam Ekonomi yang berjudul Subyek Dan Obyek Hukum  ini dengan tepat waktu. Makalah ini membahas materi tentang subyek hukum, obyek hukum, hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan).

Harapan kami makalah ini dapat meningkatkan pemahaman dalam mempelajari ilmu aspek hukum dalam ekonomi terutama dalam materi subyek hukum, obyek hukum, hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan). Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran.

Kami menyadari bahwa makalah ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kami menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan kesempatan serta bimbingan yang telah diberikan Dosen Aspek Hukum Dalam Ekonomi Bapak Armaini Akhirson, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Maret 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….. ii

BAB I    SUBYEK HUKUM…………………………………………………………….1

1.1         Pengertian Subyek Hukum…………………………………………………1

1.2         Jenis Subyek Hukum………………………………………………………..1

1.2.1      Manusia Biasa…………………………………………………………………1

1.2.2      Badan Hukum…………………………………………………………………3

BAB II  OBYEK HUKUM………………………………………………………………4

2.1         Pengertian Obyek Hukum………………………………………………….4

2.2         Jenis Obyek Hukum…………………………………………………………4

2.2.1      Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)…………….4

2.2.2      Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)…6

BAB III HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI     PELUNASAN HUTANG (HAK JAMINAN)…………………………………………………………7

3.1.1                  Pengertian Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan      Hutang (Hak Jaminan)……………………………………………..7

3.2          Macam-macam Pelunasan Hutang…………………………………….7

3.2.1       Jaminan Umum……………………………………………………………..7

3.2.2      Jaminan Khusus……………………………………………………………..8

3.2.2 .1   Gadai…………………………………………………………………………..8

3.2.2 .2   Hipotik………………………………………………………………………11

3.2.2 .3   Hak Tanggungan …………………………………………………………12

3.2.2 .4   Fidusia………………………………………………………………………14

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………iii

BAB I

SUBYEK HUKUM

1.1 Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

1.2 Jenis Subyek Hukum

Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu manusia biasa dan badan hukum.

1.2.1 Manusia Biasa

Manusia biasa (natuurlijke persoon) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan  hukum adalah sebagai berikut :

  1. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).
  2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian   adalah :
  3. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
  4. Orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena   gangguan jiwa pemabuk atau pemboros.
  5. Orang wanita dalm perkawinan yang berstatus sebagai istri.

1.2.2 Badan Hukum

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.

Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :

  1. Didirikan dengan akta notaris.
  2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negara setempat.
  3. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dana pensiun pengesahan anggaran dasarnya dilakukan Menteri Keuangan.
  4. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu :

  1. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon)

Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.

  1. Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon)

Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.

Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

BAB II

OBYEK HUKUM

2.1 Pengertian Obyek Hukum

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

2.2 Jenis Obyek Hukum

Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).

2.2.1 Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)

Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud, meliputi :

  1. Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Dibedakan menjadi sebagai berikut :

  • Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
  • Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.
  1. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

  • Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
  • Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.
  • Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan 4 hal yakni :

  1. Pemilikan (Bezit)

Pemilikan (Bezit) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

  1. Penyerahan (Levering)

Penyerahan (Levering) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

  1. Daluwarsa (Verjaring)

Daluwarsa (Verjaring) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.

  1. Pembebanan (Bezwaring)

Pembebanan (Bezwaring) yakni tehadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

2.2.2 Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)

Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

BAB III

HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI

PELUNASAN HUTANG

(HAK JAMINAN)

3.1 Pengertian Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).

Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

3.2 Macam-macam Pelunasan Hutang

Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

3.2.1 Jaminan Umum

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata.

Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

  1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
  2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

3.2.2 Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

3.2.2 .1 Gadai

Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang.

Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah di keluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan.

Sifat-sifat Gadai yakni :

  • Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
  • Gadai bersifat accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang di maksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali.
  • Adanya sifat kebendaan.
  • Syarat inbezitz telling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.
  • Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
  • Hak preferensi (hak untuk di dahulukan).
  • Hak gadai tidak dapat di bagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan di bayarnya sebagaian dari hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud  surat-surat piutang kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk (aan order) dan atas nama (op naam) serta hak paten.

Hak pemegang gadai yakni si pemegang gadai mempunyai hak selama gadai berlangsung :

  1. Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang di gadaikan atas kekuasaan sendiri (eigenmachti geverkoop).

Hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur dan sisanya di kembalikan kepada debitur penjualan barang tersebut harus di lakukan di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku.

  1. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai .
  2. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan  hutang dari debitur (jumlah hutang dan bunga).
  3. Pemegang gadai mempunyai prefensi (hak untuk di dahulukan) dari kreditur-kreditur yang lain.
  4. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka hukumsupaya barang gadai di jual menurut cara yang di tentukan oleh hakim untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga.
  5. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

3.2.2 .2 Hipotik

Hipotik berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis).

Sifat-sifat hipotik yakni :

  1. Bersifat accesoir yakni seperti halnya dengan gadai.
  2. Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit desuite) yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH perdata .
  3. Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain (droit de preference) berdasarkan pasal 1133-1134 ayat 2 KUH perdata.
  4. Obyeknya benda-benda tetap.

Obyek hipotik yakni :

Sebelum dikeluarkan undang-undang No.4 tahun1996 hipotik berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah namun sejak di keluarkan undang-undang No.4 tahun1996 tentang hak tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya undang-undang HT maka obyek hipotik hanya meliputi hal berikut :

  1. Kapal laut dengan bobot 20 m³ ke atas berdasarkan pasal 509 KUH perdata, pasal 314 ayat 4 KUH dagang dan undang-undang N0.12 tahun 1992 tentang pelayaran sementara itu kapal berdasarkan pasal 509 KUH perdata menurut sifatnya adalah benda bergerak karena bisa berpindah atau dipindahkan sedangkan berdasarkan pasal 510 KUH perdata kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat pemandian yang di pasang di perahu atau berdiri terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah benda bergerak.

Namun undang-undang No.21 tahun 1992 tentang pelayaran menyatakan kapal merupakan kendaraan air dari jenis apapun kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, alat apung dan bangunan air tetap dan terapung, sedangkan dalam pasal 314 KUH dagang mengatur bahwa kapal laut yang bermuatan minimal 20m³ isi kotor dapat di bukukan di dalam suatu register kapal-kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan di tetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri.

  1. kapal terbang dan helikopter berdasarkan undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan dalam hukum perdata status hukum pesawat udara  adalah benda tidak bergerak, dengan demikian setiap pesawat terbang dan helikopter dioperasikan harus mempunyai tanda pendaftaran yang berlaku di Indonesia.

3.2.2 .3 Hak Tanggungan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.

Dengan demikian UUTH memberikan kedudukan kreditur tertentu yang kuat dengan ciri sebagai berikut :

  1. Kreditur yang diutamakan (droit de preference) terhadap kreditur lainya .
  2. Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut atau selama perjanjian pokok belum dilunasi (droit de suite).
  3. Memenuhi syarat spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Benda yang akan dijadikan jaminan hutang yang bersifat khusus harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti berikut :
  • Benda tersebut dapat bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
  • Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.
  • Tanah yang akan dijadikan jaminan ditunjukan oleh undang-undang.
  • Tanah-tanah tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum (bersetifikat berdasarkan peraturan pemerintah no 29 tahun 1997 tentang pendaftaran.

Obyek hak tanggungan yakni :

  1. Hak milik (HM).
  2. Hak guna usaha ( HGU).
    1. Rumah susun berikut tanah hak bersama serta hak milik atas satuan rumah susun (HM SRS).
    2. Hak pakai atas tanah negara.

Obyek hak tanggungan tersebut terdapat dalam pasal 4 undang-undang no 4 tahun 1996.

3.2.2 .4 Fidusia

Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditur.

Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Penyerahan demikian di namakan penyerahan secara constitutum possesorim yang artinya hak milik (bezit) dari barang di mana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura).

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun, dengan di keluarkannya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia maka penyerahan hak milik suatu barang debitor atau pihak ketiga kepada debitor secara kepercayaan sebagai jaminan utang.

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Sifat jaminan fidusia yakni :

Berdasarkan pasal 4 UUJF, jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajuban bagi para pihak didalam memenuhi suatu prestasi untuk memberikan sesutau atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibatnya jaminan fidusia harus demi hukum apabila perjanjian pokok yang dijamun dengan Fidusia hapus.

Obyek jaminan fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan antara lain :

  • Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
  • Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik, untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Pendaftaran fidusia adalah jaminan fidusia yang lahir pada tanggal dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kredutor sebagai pemegang jaminan fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia yakni jaminan fidusia hapus karena hal sebagai berikut :

  • Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  • Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor.
  • Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

SOAL – SOAL

  1. Berikut dibawah ini yang merupakan jaminan khusus pelunasan piutang adalah kecuali …
    1. gadai
    2. hipotik
    3. fidusia
    4. subjek hukum

Jawaban : d. subyek hukum

  1. Berikut dibawah ini yang bukan merupakan hak tanggungan adalah …
    1. hak milik
    2. gadai
    3. hak guna usaha
    4. hak pakai atas tanah Negara

Jawaban : b. gadai

  1. Yang merupakan objek jaminan fidusia adalah …
    1. benda
    2. utang
    3. subjek hukum
    4. badan hukum

Jawaban : a. benda

  1. Hak kebendaan yang bersifat pelunasan hutang disebut …
    1. hak umum
    2. hak khusus
    3. hak jaminan
    4. hipotik

Jawaban : c. hak jaminan

  1. Dibawah ini yang merupakan benda jaminan hutang yang bersifat khusus adalah …
    1. benda tersebut dapat bersifat ekonomis
    2. benda tersebut merupakan hak tanggungan
    3. benda tersebut sangat tidak ekonomis
    4. benda tersebut bersifat gadai

Jawaban : a. benda tersebut dapat bersifat ekonomis

  1. Contoh benda tidak bergerak karena sifatnya adalah …
    1. saham
    2. meja
    3. pohon
    4. ternak

Jawaban : c. pohon

  1. Penyerahan benda bergerak yang dilakukan secara nyata (hand by hand) sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama di sebut …
    1. daluarsa
    2. pembebanan
    3. pemilikan
    4. penyerahan

Jawaban : d. penyerahan

  1. Objek hukum menurut pasal 499 KUH perdata, yakni …
    1. benda
    2. manusia
    3. hewan
    4. tumbuhan

Jawaban : a. benda

  1. Suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indra disebut …
    1. obyek hukum
    2. benda
    3. benda yang bersifat kebendaan
    4. benda bergerak

Jawaban : c. benda yang bersifat kebendaan

  1. Pembebanan yang dilakukan atas benda tidak bergerak digunakan …
    1. hipotik
    2. surat jaminan
    3. pand
    4. fidusiasi

Jawaban :  a. hipotik

  1. Di bawah ini yang bukan termasuk benda yang dapat dijadikan  pelunasan jaminan umum adalah…
    1. benda yang bersifat ekonomis
    2. benda yang dapat dipindahtangankan haknya
    3. benda yang dapat dinilai dengan uang
    4. benda yang dapat bersifat komplementer dan subtitusi

Jawaban : d. benda yang dapat bersifat komplementer dan subtitusi

  1. Hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan oleh debitur untuk menjamin suatu hutang disebut …
    1. gadai
    2. hipotik
    3. fidusia
    4. hak tanggungan

Jawaban : a. gadai

  1. Fidusia lazim dikenal dengan nama …
    1. FEO
    2. HM
    3. HGU
    4. Bezit

Jawaban : a. FEO

  1. Sifat-sifat gadai antara lain kecuali …
    1. hak preferensi
    2. accesoir
    3. inbezitz telling
    4. zaaksgevolg

Jawaban : d. zaaksgevolg

  1. Obyek hak tanggungan terdapat dalam undang-undang  …
    1. pasal 42 tahun 1999
    2. pasal 4 tahun 1996
    3. pasal 21 tahun 1992
    4. pasal 15 tahun 1992

Jawaban : b. pasal 4 tahun 1996

  1. Setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum adalah …
    1. Subyek hukum
    2. Badan hukum
    3. Obyek hukum
    4. Badan Hukum Privat

Jawaban : a. Subyek hukum

  1. Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu …..
    1. Manusia biasa dan badan hukum
    2. Badan hukum publik dan badan hukum privat
    3. Manusia dan masyarakat
    4. Masyarakat dan badan hukum

Jawaban : a. Manusia biasa dan badan hukum

  1. Yang termasuk dalam pengertian Badan Hukum ialah…..
    1. Badan-badan perkumpulan yakni orang-orang yang diciptakan oleh Perdata
    2. Badan-badan perkumpulan yakni orang-orang yang diciptakan oleh pemerintah
    3. Badan-badan perkumpulan yakni orang-orang yang diciptakan oleh hukum
    4. Badan-badan perkumpulan yakni orang-orang yang diciptakan oleh Negara

Jawaban : c. Badan-badan perkumpulan yakni orang-orang yang diciptakan oleh hukum

  1. Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu…..
    1. Subyek hukum dan badan hukum
    2. Badan hukum publik dan badan hukum privat
    3. Obyek hukum dan badan hukum
    4. Badan hukum publik dan obyek hukum

Jawaban : b. Badan hukum publik dan badan hukum privat

  1. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang didalam badan hukum itu adalah….
    1. Obyek hukum
    2. Badan hukum
    3. Badan hukum publik
    4. Badan hukum privat

Jawaban : d. Badan hukum privat

  1. Pasal 511 KUH Perdata terdapat hak atas benda bergerak, diantaranya yang bukan merupakan hak tersebut adalah….
    1. Hak kebendaan (hipotik)
    2. Hak memungut hasil benda bergerak
    3. Hak pakai benda bergerak
    4. Saham-saham perseroan terbatas

Jawaban : a. Hak kebendaan (hipotik)

  1. Dibawah ini selain badan hukum publik yang berkuasa berdasakan perundang-undangan adalah….
    1. Bank Indonesia
    2. Perusahaan Negara
    3. Pemerintah daerah
    4. Koperasi

Jawaban : d. Koperasi

  1. Sifat-sifat hipotik yakni….
    1. Accesoir & inbezitz telling
    2. Accesoir & droit de suite
    3. Accesoir & bezit
    4. Bezit & droit de preference

Jawaban : b. Accesoir & droit de suite

  1. Hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang tersebut dengan…
    1. Hak gadai bersifat accesoir
    2. Hak gadai bersifat kebendaan
    3. Hak gadai tidak dapat di bagi 2
    4. Hak gadai untuk didahulukan

Jawaban : c. hak gadai tidak dapat dibagi 2

  1. Harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Hal ini terdapat dalam KUH Perdata pasal….
    1. Pasal 1131
    2. Pasal 1132
    3. Pasal 1133
    4. Pasal 1134

Jawaban : b. pasal 1132

ESAI

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subyek hukum dan jenisnya!

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subyek hukum terbagi menjadi 2 yaitu manusia biasa dan badan hokum

  1. Manusia Biasa

Manusia biasa (natuurlijke persoon) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

  1. Badan Hukum

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kartika S,Elsi dan Advendi.Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II Revisi).Grasindo

PERTANYAAN

1)     Adeng Pelu (20208029) :

Sebutkan contoh dari badan hukum privat dan badan hukum publik!

2)     Wellanitha (21208278) :

Jelaskan apa yang di sebut dengan hak yang bersifat kebendaan dan berikan contohnya!

3)     Maria Qiptiah (20208772) :

Jelaskan perbedaan dari badan hukum privat dan badan hukum publik!

4)     Muhammad Arifin (20208837) :

Sebutkan syarat-syarat khusus untuk benda yang akan dijaminkan hutang!

5)     Kausar Amirudin (20208700) :

Jelaskan hubungan dari subyek dan obyek hukum!

6)     Muhammad Fahmi (20208844) :

Apa yang membedakan antara subyek dan obyek hukum?

About these ads

10 responses to “MAKALAH BAB II MATERI SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

  1. Ping balik: SUBYEK HUKUM « Lirin021206's Blog

  2. Ping balik: HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN HUTANG (HAK JAMINAN) « Lirin021206's Blog

  3. Ping balik: HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN HUTANG(HAK JAMINAN) « Kamukucrud's Blog

  4. Ping balik: MAKALAH BAB II MATERI SUBYEK DAN OBYEK HUKUM : Warta Warga

  5. Ping balik: Subjek dan Objek Hukum « Lovelycimutz's Blog

  6. Ping balik: Subyek dan Obyek Hukum « deboo's Blog

  7. Ping balik: Subyek dan Obyek Hukum « deboo's Blog

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s